Pemerintah DIY Dorong Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Pelaku UMKM

Yogyakarta, 27/6 - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sedang meningkatkan pemahaman hukum para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di provinsi ini guna mendukung pengembangan bisnis mereka. Selama ini, para pelaku UMKM di sini kurang memahami masalah hukum. Oleh karena itu, kami memberikan fasilitas penyuluhan kepada mereka, kata Agus Mulyono, Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM DIY di Yogyakarta pada hari Selasa.

Baca juga : Huawei Catat Kenaikan Pendapatan Penjualan 34,3% pada Paruh Pertama 2024

Menurut Agus, pemahaman hukum sangat penting bagi pelaku UMKM, terutama terkait pembuatan dokumen, kontrak kerja sama bisnis, dan pengurusan legalitas usaha. Ketika para pelaku UMKM ingin melakukan kontrak kerja sama, kami menghadirkan praktisi dari lembaga bantuan hukum untuk memberikan pemahaman tentang cara membuat kontrak, ungkapnya. Agus mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY serta beberapa lembaga bantuan hukum lainnya.

Baca juga : BSI: Potensi nilai industri halal Indonesia capai Rp1.958 triliun

Selain memberikan penyuluhan tentang hukum, Dinas Koperasi dan UMKM DIY juga menyediakan sarana konsultasi hukum dengan mengundang ahli secara gratis. Menurutnya, memiliki legalitas yang jelas dapat menjadi perlindungan hukum apabila terjadi masalah di masa depan dalam menjalankan usaha.