JT – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengajak warga untuk berperan aktif dalam mengantisipasi potensi kerawanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung serentak pada 27 November mendatang. Upaya ini diharapkan dapat memastikan proses Pilkada berjalan lancar, aman, dan kondusif.
"Kami mengajak semua unsur terkait, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI/Polri, kecamatan, kelurahan, serta elemen masyarakat lainnya, untuk bersama-sama mewujudkan Pilkada yang aman dan tertib," ujar Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, saat sosialisasi antisipasi kerawanan Pilkada di Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (21/10).
Baca juga : Pameran Art.The.Fact 3.0 Hadirkan Replika Kapal Tradisional di Museum Bahari
Fadjar menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada. Menurutnya, langkah tersebut akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan dapat meminimalkan potensi masalah sejak dini.
"Komunikasi yang terus-menerus dan koordinasi yang baik akan membantu kita mengantisipasi potensi kerawanan Pilkada, bahkan dalam skala kecil sekalipun," ujarnya.
Ketua Bawaslu Kepulauan Seribu, Rahadi Pramono, turut menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara warga dan pihak terkait, guna menjaga keamanan dan kelancaran proses Pilkada. Ia menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan berbagai elemen merupakan kunci dalam meningkatkan pengawasan selama berlangsungnya Pilkada, terutama di daerah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri.
Baca juga : Sekda DKI Joko Agus Ditunjuk Jadi Plh Gubernur, Pengganti Heru Budi Masih Menunggu
"Sinergi yang sudah terjalin ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar proses Pilkada di Kepulauan Seribu dapat berlangsung dengan baik dan aman," ujarnya.
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Reki Putra Jaya, menambahkan bahwa Bawaslu akan melibatkan semua pihak terkait dalam upaya mengatasi potensi kerawanan selama Pilkada. Ia menjelaskan bahwa Bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memiliki peran dalam menindak pelanggaran yang terjadi, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.