"Setiap turun ke masyarakat, banyak kader dasawisma yang mengeluhkan kecilnya dana operasional yang mereka terima," kata Ali di Jakarta, Jumat.
Baca juga : Praktisi Ingatkan Urgensi MPASI dalam Pencegahan Stunting di Jakarta
Ali menjelaskan bahwa kader dasawisma memiliki peran krusial dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam pendataan dan penyampaian informasi terkait program-program Pemprov DKI Jakarta. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola 10-20 rumah tangga dalam penyampaian informasi mengenai program kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan program-program Pemprov DKI Jakarta.
"Dengan beban kerja yang cukup tinggi, saya berharap Pemprov DKI Jakarta dapat menyesuaikan dana operasional mereka. Kenaikan dana operasional harus sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Ali.
Selain itu, Ali menyoroti bahwa kader dasawisma merupakan ujung tombak layanan masyarakat di tingkat RT dan berperan penting dalam berkoordinasi dengan RT, tokoh masyarakat, serta berbagai kader dan pengelola layanan masyarakat lainnya.
Baca juga : PAM Jaya Informasikan Perubahan Nomor Layanan Pelanggan
"Kalau selama ini mereka hanya menerima Rp500 ribu per bulan, mungkin bisa dipertimbangkan untuk menaikkan OP mereka menjadi Rp1 juta per bulan, mengingat beban kerja yang mereka hadapi cukup luas," katanya. * * *
Bagikan
