JAKARTATERKINI.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, turut membantu pekerja yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di PT Hung-A Indonesia untuk memastikan mereka mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku.
Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menyatakan bahwa pemerintah daerah merespons PHK terhadap 1.170 pekerja pabrik ban asal Korea Selatan ini dengan berupaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan tetap mengawal hak-hak pekerja yang terdampak PHK. Dia menjelaskan dua strategi yang diterapkan.
Baca juga : Perbaikan Tol Bocimi, Polres Bogor Siap Antisipasi Pemudik di Puncak
"Strategi pertama melibatkan dorongan investasi di sektor industri manufaktur dengan memberikan kemudahan perizinan, jaminan kepastian hukum, dan keamanan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja. Ini diharapkan dapat mempertahankan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Strategi kedua adalah pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau wirausaha sebagai alternatif daya tampung pekerja yang terdampak PHK. Upaya ini mencakup pengembangan UMKM dari penciptaan merek dagang, kemasan, pemasaran, hingga perluasan pasar, termasuk pembuatan toko daring lokal berdaya saing tinggi.
Dani Ramdan juga telah menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi untuk mendampingi para karyawan yang menjadi korban PHK, memastikan seluruh proses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa kondisi ini dianggap sebagai force majeure, dan pemerintah daerah berusaha agar hak-hak pekerja terpenuhi.
Baca juga : Pemprov Sulbar Perbaiki Jembatan Rusak Akibat Banjir
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi, memastikan bahwa pihaknya memberikan pendampingan kepada pekerja yang terdampak PHK.
"Saat ini, mereka sedang melakukan koordinasi bipartit antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.
Bagikan
