JT - Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta memperkirakan bahwa kebutuhan anggaran untuk menjadikan Jakarta setara dengan kota-kota global mencapai sekitar Rp600 triliun. Saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta berkisar antara Rp80-84 triliun, sehingga masih terdapat celah yang sangat besar untuk mencapai target tersebut.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, menyampaikan hal ini dalam acara sosialisasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang diadakan secara daring dan luring di Jakarta pada hari Selasa. Joko menyebutkan bahwa gap anggaran ini perlu ditopang dengan peningkatan belanja modal, yang saat ini hanya sekitar 19 persen.

"Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta selalu bersinergi dengan DPRD DKI Jakarta untuk mengefisienkan anggaran di setiap sektor dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global," kata Joko.

Jakarta berbeda dengan provinsi khusus lainnya seperti Yogyakarta, Papua, dan Aceh, yang mendapatkan alokasi dana khusus. Untuk itu, diperlukan kreativitas dari pegawai Pemprov DKI yang bersinergi dan didukung DPRD DKI Jakarta untuk menemukan metode dan strategi inovatif dalam penggalangan dana untuk pembangunan atau creative financing.

"Creative financing supaya paling tidak kita ada peningkatan pendapatan," tambah Joko.

Jakarta kini tengah bertransformasi dari ibu kota negara menjadi kota bisnis berskala global seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Joko mengatakan bahwa Jakarta akan berfungsi sebagai bagian dari simpul utama jaringan ekonomi dunia, yang memiliki dampak langsung dan nyata pada tataran global.

Pengesahan undang-undang ini, menurut Joko, adalah bukti dukungan dan keseriusan DPR RI bersama pemerintah untuk merancang ulang berbagai aspek yang membutuhkan optimalisasi. Ini termasuk hubungan pemerintahan pada lingkup kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) melalui format kawasan aglomerasi. * * *