JT – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai positif langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menertibkan bangunan di kawasan hutan resapan air di Puncak, Bogor. Penertiban ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir di wilayah hulu dan hilir.
"Penertiban ini penting untuk mengembalikan fungsi resapan air di daerah hulu. Jika dilakukan secara konsisten, dalam 10 tahun ke depan dampak bencana tidak akan separah saat ini," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi Disaster Briefing, Senin (10/3).
Baca juga : Kemensos Siap Hadapi Potensi Lonjakan Tunawisma di Bulan Ramadhan
Menurut Abdul, jika penertiban tidak segera dilakukan, kawasan Puncak akan terus menjadi sumber bencana yang berdampak pada wilayah hilir seperti Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang.
BNPB mencatat banjir yang melanda Bogor pada awal Maret 2025 telah berdampak pada 381 keluarga atau 1.399 warga, dengan 346 orang mengungsi dan satu orang dilaporkan hilang.
Banjir juga merendam Jakarta, dengan 485 keluarga terdampak di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan. Di Depok, banjir melanda 19 titik, termasuk bantaran Kali Cabang Timur dan Kali Cabang Barat Mampang.
Baca juga : KPK Berlakukan Cegah Keluar Negeri Terkait Kasus Korupsi di Kalimantan Timur
Di Kota Bekasi, banjir setinggi 3-4 meter mengakibatkan 61 ribu keluarga terdampak di tujuh kecamatan. Sementara di Kabupaten Bekasi, enam kecamatan terdampak banjir dengan ribuan korban.
Kabupaten Tangerang juga mengalami banjir di enam kecamatan, dengan ketinggian air 50 cm hingga satu meter dan sekitar 3.000 warga terdampak.
Bagikan
