JT – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai program sekolah swasta gratis yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026 sebagai langkah awal pemerataan pendidikan di Jakarta.
Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan membebaskan biaya pendidikan di sekolah swasta, yang biayanya akan ditanggung oleh pemerintah.
Baca juga : Pemkot Jakbar Desak PT KAI Tutup Permanen Gang Royal untuk Hentikan Prostitusi Liar
"Sekolahnya tetap berbayar, hanya saja pemerintah yang menanggung biayanya. Ini merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk masyarakatnya," ujar Ubaid di Jakarta, Kamis (6/2).
Program sekolah gratis ini akan diuji coba di 40 sekolah swasta di Jakarta. Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri, mengingat masih ada sekitar 99 ribu anak yang belum mendapatkan akses pendidikan.
“Di Jakarta, hingga saat ini masih ada hampir 100 ribu anak yang belum mendapatkan tempat di sekolah,” katanya.
Baca juga : Pos Pengaduan Pungli Didirikan di Terminal Kampung Rambutan
Ubaid juga menyoroti peran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebagai bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Menurutnya, KJP Plus dan program sekolah gratis memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi.
"KJP Plus adalah bantuan bagi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Sementara sekolah gratis ditujukan bagi seluruh warga Jakarta," jelasnya.
Bagikan
