JT - Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jawa Barat M Rusli Prihatevy mengkritisi langkah pemerintah daerah setempat terkait berhentinya layanan Biskita Trans Pakuan.
"Kami kaget dan merasa kecewa. Sebab pemberhentian operasional layanan ini tidak diberitahukan kepada kami di DPRD dan dampaknya kepada masyarakat sangat signifikan. Terlebih di momen liburan saat ini," kata Rusli di Bogor, Kamis.
Baca juga : Polda Jabar: Tersangka Pegi Otak Pembunuhan Vina Cirebon
Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan menghentikan operasional Biskita mulai 1 Januari 2025 sampai batas waktu maksimal selama 30 hari.
Rusli menilai, pemberhentian layanan secara sepihak ini bertolak belakang dengan perjuangan DPRD Kota Bogor yang telah mengupayakan agar layanan transportasi massal itu tetap berjalan.
Rusli menekankan bahwa selama pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kota Bogor telah memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Kota Bogor agar layanan Biskita Trans Pakuan tetap berjalan dengan adanya suntikan dana Rp10 miliar dari APBD.
Baca juga : Biskita Trans Depok Hadirkan Layanan Setara dengan LRT dan MRT
Bahkan sampai hari terakhir rapat pembahasan RAPBD 2025, Dishub Kota Bogor tidak memberitahukan adanya rencana pemberhentian pelayanan. Rusli mengaku Informasi yang ia dapatkan berisikan kabar bahwa pemerintah pusat kembali memberikan bantuan subsidi pelayanan sampai akhir 2025.
"Kami selalu menekankan dalam rapat kerja bahwa operasional tidak boleh diberhentikan dan Dishub juga tidak pernah memberikan informasi bahwa akan ada pemberhentian dan ini berdampak ke masyarakat. Tentu kami akan evaluasi dan memanggil Dishub Kota Bogor untuk memberikan penjelasan terkait hal ini," ujar Rusli.
Bagikan
