JT – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan besar dalam mengatasi pengangguran, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara supply (ketersediaan lapangan kerja) dan demand (permintaan pekerjaan).
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, menjelaskan bahwa untuk mengatasi masalah ini, pihaknya harus dapat menciptakan lapangan kerja sambil mencocokkan kebutuhan dunia usaha dengan tenaga kerja yang tersedia.
Baca juga : DKI Jakarta Gencarkan Pangan Murah untuk Stabilkan Harga Jelang Ramadhan
"Bicara ketenagakerjaan, kita bicara tentang supply dan demand," ujar Sri, Senin (9/12).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta pada Agustus 2024 tercatat sebesar 6,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 4,91 persen. Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta terus fokus pada penurunan angka pengangguran dengan pendekatan yang komprehensif.
Pemprov DKI Jakarta merancang grand strategy untuk penanggulangan pengangguran yang mencakup pemanfaatan data, identifikasi masalah, dan penyusunan strategi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Jakarta. Selain itu, Pemprov juga berfokus pada revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk memastikan tenaga kerja Jakarta siap menghadapi tantangan industri.
Baca juga : Sudin Pendidikan Jaksel Terapkan Belajar dari Rumah Pascabanjir
Untuk mendukung implementasi strategi pengurangan pengangguran, Pemprov DKI Jakarta juga sedang mengembangkan dashboard terpadu, sebuah platform digital yang mengintegrasikan berbagai data ketenagakerjaan, investasi, UMKM, informasi lowongan kerja, serta data lainnya. Dashboard ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses peluang kerja dan membantu pengambil kebijakan dalam memantau strategi ketenagakerjaan di Jakarta.
Sri Haryati menambahkan bahwa platform ini akan mencakup berbagai fitur utama, seperti portal informasi lowongan kerja, pusat pelatihan kerja daerah, Kartu Pekerja Jakarta, serta sistem pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berbasis web. Selain itu, platform ini juga akan mendukung pengembangan UMKM dan memberikan kemudahan perizinan serta investasi.
Bagikan
