JT – Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Andy Yentryani, memetakan berbagai masalah yang dialami perempuan, khususnya yang bekerja di ranah publik, terkait intervensi dan tantangan selama masa Pemilu dan Pilkada 2024.

"Ini penting sebagai dasar penanganan serta langkah preventif yang bisa dilakukan di lapangan," ungkap Andy di sela diskusi bersama jurnalis, LBH Pers, dan NGO lokal di Kantor Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP), Makassar, Rabu.

Pada kesempatan tersebut, Andy mengangkat isu-isu mengenai kebijakan dan masalah yang dihadapi perempuan selama Pemilu dan Pilkada 2024, terutama yang bekerja sebagai jurnalis di ranah publik. Diskusi tersebut menyoroti perlunya keamanan, kenyamanan, serta pemenuhan hak bagi perempuan di tempat kerja maupun di lapangan.

Sejumlah jurnalis perempuan menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, termasuk intervensi dari pihak bisnis dalam perusahaan media atau mitra media seperti pengiklan dan pemilik saham. Hal ini menjadi catatan penting bagi Komnas Perempuan.

Ketua AJI Makassar, Didit Hariyadi, mengungkapkan bahwa idealnya manajemen media memisahkan dapur redaksi dari unsur bisnis untuk menjaga independensi. Namun, ia menambahkan bahwa pemisahan ini belum sepenuhnya diterapkan di Sulsel.

"Hampir tidak ada yang menerapkan pemisahan ini di perusahaan media di Sulsel," ujar Didit.

Selain itu, beberapa media mengalami intervensi langsung dari pemerintah atau pihak bisnis yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan media.