JT – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) untuk bidang pembangunan Timur Indonesia dan Papua, Theofransus Litaay, menegaskan bahwa percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua akan tetap menjadi prioritas pemerintah pusat pada tahun 2025. Program-program ini merupakan bagian dari agenda Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Theofransus Litaay menjelaskan bahwa program kesejahteraan masyarakat di Papua termasuk dalam rencana pembangunan yang lebih luas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program makanan bergizi sehat di seluruh Indonesia. Program ini akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional dan menargetkan ibu hamil, menyusui, anak balita, serta siswa di seluruh jenjang pendidikan. Sebelumnya, Pemerintah Kota Jayapura bersama UNICEF telah melakukan uji coba yang menunjukkan hasil positif dalam mengatasi kurang gizi dan mencegah stunting," ujar Theofransus.
Baca juga : Mendikdasmen: Wisuda Boleh Dilakukan Asal Tak Jadi Beban Orang Tua
Selain program makanan bergizi, Theofransus juga menyebutkan bahwa pada 2025 akan ada program pemeriksaan kesehatan gratis untuk berbagai penyakit, serta peningkatan fasilitas kesehatan dengan pembangunan rumah sakit tipe C di Papua. Rumah sakit tipe C akan menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau di kabupaten/kota, distrik/kecamatan, hingga desa/kampung.
Di bidang pendidikan, pemerintah berencana melaksanakan renovasi sekolah dan ruang kelas serta perlengkapan Mandi Cuci Kakus (MCK). Program renovasi ini melibatkan Kementerian PUPR, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama, serta akan dilengkapi dengan pembangunan sekolah unggulan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM orang asli Papua.
Theofransus juga menambahkan bahwa sektor pertanian akan mendapatkan perhatian dengan pembangunan lumbung pangan nasional. Program ini mencakup intensifikasi 80 ribu hektare dan ekstensifikasi cetak sawah baru 150 ribu hektare, khususnya di wilayah Provinsi Papua Selatan.
Baca juga : RUU DKJ Disetujui Menjadi Undang-undang
"Semua program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memajukan pembangunan di wilayah tersebut," pungkas Theofransus. * * *