Waspadai Pinjaman Online Ilegal! Rachmat Gobel Berikan Tips agar Terhindar dari Penipuan

Jakarta, 27 Juni - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel, memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak tergoda oleh pinjaman online (pinjol), terutama yang ilegal dan investasi bodong. Rachmat Gobel mengingatkan masyarakat agar tidak mewariskan utang kepada anak-cucu mereka atau mengorbankan aset keluarga karena terjerat utang dengan suku bunga yang sangat tinggi. Ia menekankan bahwa masalah pinjol dan investasi bodong harus dianggap serius dan tidak boleh diremehkan. Masyarakat harus waspada terhadap godaan kemudahan dan janji keuntungan cepat serta berlipat.

Baca juga : Ini Daftar Tarif Tol Trans Jawa untuk Tahun 2024

Semuanya membutuhkan usaha dan kerja keras, tidak ada yang instan, ujar Rachmat Gobel. Dari sisi pemerintah dan negara, Rachmat Gobel menekankan pentingnya otoritas terkait untuk konsisten dalam melakukan literasi jasa keuangan dan penegakan hukum. Tindakan preventif dan tegas secara kuratif harus dilakukan secara berkelanjutan, katanya. Oleh karena itu, Rachmat Gobel meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih aktif dalam melakukan literasi jasa keuangan, terutama di daerah pemilihannya di Gorontalo yang menjadi salah satu target penyebaran pinjol ilegal dan investasi bodong. Hal ini dilakukan untuk mencegah kasus seperti wanita muda yang mengakhiri hidupnya karena terjebak dalam pinjol.

Baca juga : Polisi imbau pemilir tak lempar koin ke penyapu Jembatan Sewo

Mouren M Monigir, perwakilan OJK, dalam sebuah acara literasi keuangan di Gorontalo pada tanggal 25 Juni 2023, menyatakan bahwa kerugian masyarakat di seluruh Indonesia akibat investasi bodong dan pinjol ilegal mencapai Rp126 triliun selama periode 2018-2022. Kelompok yang paling banyak menjadi korban pinjol adalah guru (42 persen), diikuti oleh korban PHK (21 persen), dan ibu rumah tangga (18 persen). Rachmat Gobel meminta masyarakat untuk selalu waspada terhadap lembaga pinjol dan investasi yang tidak jelas legalitasnya, menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal, mengklaim jasa mereka tanpa risiko, menggunakan skema perekrutan anggota, atau memanfaatkan tokoh masyarakat.