JT - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, menyatakan keprihatinannya atas banyaknya laporan mengenai penahanan ijazah siswa oleh pihak sekolah karena ketidakmampuan orang tua membayar uang sekolah.
Ia menegaskan bahwa masalah ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Baca juga : Upaya Mencegah Stunting di Jakarta Pusat Melalui Peningkatan Kapasitas Tim Pendamping Keluarga
"Jangan Dinas Pendidikan jadi Dinas Pendidikan sekolah negeri, sekolah swasta juga harus dipikirkan," kata Jhonny saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurut Jhonny, banyak orang tua melaporkan bahwa ijazah anak mereka ditahan oleh sekolah karena belum mampu melunasi biaya pendidikan. Ia menyebutkan, dari laporan yang diterima, jumlah uang yang harus dibayarkan untuk menebus ijazah bahkan mencapai lebih dari Rp800 juta.
Jhonny mendesak Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan masalah ini karena merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang merata.
Baca juga : Antisipasi Banjir di Jakarta Barat Jadi Indikator Proklim Nasional
"Itu yang mengadu kepada saya, belum lagi yang ke lainnya dan pasti masih banyak lagi masyarakat yang tidak bisa mengadu. Jadi banyak sekali permasalahan ijazah tertahan, ini seperti fenomena pucuk gunung es, di bawahnya masih sangat banyak," katanya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya, Merry Hotma, menyatakan kekhawatirannya tentang masa depan anak-anak yang ijazahnya tertahan.
Bagikan
