JT - Pada Selasa, Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk mempertimbangkan tiga kasus politik utama yang melibatkan Perdana Menteri Srettha Thavisin, oposisi utama Partai Move Forward (MFP), dan proses pemilihan anggota dewan baru.

Dalam kasus pemecatan Perdana Menteri Srettha, pengadilan telah memerintahkan pihak-pihak terkait untuk memberikan pendapat dan bukti tambahan dalam waktu 15 hari. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 10 Juli. Kasus ini muncul setelah pengaduan dari 40 anggota dewan yang menuduh bahwa Srettha melanggar konstitusi dengan menunjuk Phichit Chuenban, yang pernah divonis bersalah, sebagai Menteri Kantor Perdana Menteri.

Kasus kedua melibatkan Partai Move Forward, yang dapat berujung pada pembubaran partai tersebut. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 3 Juli. Kasus ini bermula dari pengaduan Komisi Pemilihan Umum Thailand yang menuduh MFP melanggar hukum dengan mengkampanyekan reformasi hukum penghinaan kerajaan.

Terkait pemilihan anggota dewan baru yang beranggotakan 200 orang, pengadilan dengan suara bulat memutuskan bahwa tindakan organik dalam pemilihan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, pemilihan anggota dewan nasional pada 26 Juni dapat dilanjutkan.

Wakil Presiden Eksekutif Pertama dan Chief Strategy Officer di Siam Commercial Bank, Somprawin Manprasert, mengomentari situasi politik saat ini. Menurutnya, hal ini mungkin berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Permasalahan krusialnya adalah ketidakpastian kebijakan politik yang mempengaruhi strategi pemerintah dan pada akhirnya kebijakan ekonomi. Di tengah ketidakpastian global, ini akan semakin meningkatkan ketidakpastian perekonomian Thailand.

Manprasert mengatakan bahwa ketidakpastian ini akan melemahkan kepercayaan investor dan mitra bisnis terhadap Thailand, sehingga menyebabkan mereka mencari negara lain dengan kebijakan yang lebih stabil. Akibatnya, investasi yang merupakan pendorong utama pertumbuhan perekonomian Thailand akan terdampak negatif. * * *