JT - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memuat poin terkait dengan penyiaran.
DPR menilai bahwa RUU tentang Penyiaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dibahas di lembaga legislatif tersebut.Baca juga : Pemerintah Resmi Keluarkan SE Terkait Pembelajaran Selama Ramadhan
Baca juga : KAI Daop 1 operasikan kereta tambahan Gambir-Yogyakarta mulai 6 April
Bagikan
