JT - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memuat poin terkait dengan penyiaran.
DPR menilai bahwa RUU tentang Penyiaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dibahas di lembaga legislatif tersebut.Baca juga : DPR Minta KPU Ambil Langkah Antisipatif Soal Lonjakan Suara PSI
Baca juga : Kemendikdasmen: Anak di Bawah 7 Tahun Dapat Mendaftar ke SPMB SD
Bagikan
