JT - Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa menilai pembangunan kantor perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk memudahkan masyarakat salurkan aspirasi kepada senator di wilayah tersebut.
"Kami butuh proses two way traffict communication. Kalau misalnya warga masyarakat Jatim ingin menyampaikan aspirasi pada senatornya tapi kalau tempatnya tidak representatif ya kurang proporsional," kata Khofifah dalam keterangannya di Surabaya, Selasa.
Baca juga : Millenial Punya Peran Penting Dalam Mencegah Stunting
Terlebih, lanjutnya, Jatim adalah provinsi yang besar dengan 38 kabupaten kota, tentunya sangat banyak masyarakat yang membutuhkan wadah, sarana dan prasarana untuk menyalurkan aspirasi lewat senatornya.
Selain itu, salah satu pertimbangan mantan Menteri Sosial tersebut, menginisiasi pembangunan kantor perwakilan DPD RI di Jatim saat itu juga karena ketuanya merupakan senator asal Jatim.
“Kalau Ketua DPD RI dari Jatim tapi tidak punya kantor yang representatif, berarti kami tidak memaksimalkan fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan dari peran para senator,” ucapnya.
Baca juga : Penambahan Sastra ke dalam Kurikulum Perkaya Pengetahuan Budaya
Tidak hanya itu, pembangunan Kantor perwakilan tersebut juga merupakan sejarah baru yang ditorehkan di tengah moratorium atau penghentian pembangunan gedung kementerian dan lembaga, yang diberlakukan pemerintah pusat, sejak 2014.
Adanya kantor perwakilan DPD RI di Jatim, kata dia, juga diharapkan semakin memperkuat Jatim yang merupakan centre of gravity Indonesia.
Bagikan
