JT - Ahli yang dihadirkan oleh tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN), Ekonom Universitas Indonesia Vid Adrison menyebutkan bantuan sosial (bansos) efektif meningkatkan suara petahana maupun kandidat pemilihan presiden (pilpres) yang didukung petahana.

Alasannya, menurut dia, bansos bisa diklaim 100 persen oleh masyarakat karena kebijakan pemerintah. "Masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut dari pemerintah, bukan atas kerja mereka atau pihak lain," kata Vid dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin.
 

Baca juga : SMRC: Pramono-Rano Karno Unggul dalam Elektabilitas Dibandingkan RK-Suswono

Untuk itu, ia berharap terdapat aturan yang bisa mengurangi potensi penyalahgunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana dalam pilpres, mengingat dana bansos berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.
  Meski demikian, dirinya menekankan bahwa bukan berarti pemerintah tidak boleh menggunakan bansos. Program perlindungan masyarakat itu, sambung dia, tetap harus diberikan sebagai bukti nyata tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang membutuhkan.
  Selain karena bansos bisa diklaim 100 persen, Vid menilai bansos yang menyasar kelompok miskin (targeted) menjadi penyebab lain bantuan tersebut efektif meningkatkan suara kandidat pilpres yang didukung petahana.
 

Baca juga : PKB Dukung Dadang Supriatna dan Ali Syakieb untuk Pilbup Bandung 2024

Nilai uang bansos yang senilai Rp200 ribu, menurutnya, jauh lebih tinggi bagi masyarakat miskin dibandingkan dengan masyarakat berpenghasilan tinggi.
  Dia melanjutkan, perilaku miopia (myopic) yang dimiliki masyarakat pun turut menjadi alasan bansos efektif membuat suara kandidat pilpres yang didukung petahana melesat.

Myopic merupakan kecenderungan memperhatikan sesuatu yang lebih dekat terjadi dibandingkan dengan yang sudah lama terjadi atau terjadi beberapa tahun yang akan datang.