JT - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) yang juga merupakan seorang pengamat politik, Ujang Komarudin, menekankan pentingnya pembangunan rekonsiliasi nasional yang dimulai sejak dini, sebelum pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Ujang, upaya rekonsiliasi nasional yang bertujuan untuk menciptakan suasana aman, damai, lancar, dan penuh dengan kekeluargaan tidak dapat dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba. Oleh karena itu, ia menyarankan agar wacana rekonsiliasi dimulai sebelum tanggal 20 Maret 2024 atau sebelum pengumuman hasil Pemilu.
Baca juga : Partai Gerindra Rekomendasikan Tujuh Pasangan Calon untuk Pilkada Serentak 2024 di Bali
"Rekonsiliasi diperlukan untuk menyatukan semua kekuatan komponen bangsa," ujar Ujang dalam sebuah wawancara di Jakarta pada hari Minggu.
Menurut Ujang, rekonsiliasi nasional harus melibatkan sejumlah tokoh bangsa, tokoh politik, serta pihak yang menang atau kalah dalam pemilu. Mereka perlu menunjukkan kemampuan mereka untuk saling berangkulan.
Sebagai seorang akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang menilai bahwa pembangunan bangsa memerlukan kerja sama antar kelompok masyarakat di Indonesia, bukan hanya keterlibatan sekelompok orang.
Baca juga : Bawaslu DKI Jakarta Tertibkan APK di Tiga Wilayah
Ujang mendorong pihak yang kalah dan yang menang untuk berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi guna pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Ia juga menegaskan bahwa rekonsiliasi akan membawa kembali persatuan dan kesatuan bangsa.
"Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa, baik dari partai politik maupun individu, kelompok, memiliki peran penting dalam proses rekonsiliasi," tambahnya.