JAKARTATERKINI.ID - Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus berupaya untuk mengoptimalkan cadangan beras pemerintah (CBP) guna memenuhi kebutuhan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tengah fluktuasi harga beras.

Menurut Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, strategi Bapanas untuk menjaga stabilitas termasuk dalam SPHP beras telah mencapai 264.808 ton dari target 1,2 juta ton. Hal ini dilakukan untuk meredam gejolak harga dan pasokan beras, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Astawa menjelaskan bahwa upaya ini melibatkan sinergi dengan kementerian/lembaga, asosiasi pelaku usaha, dan masyarakat secara luas. Bapanas juga melakukan penyaluran beras komersial kepada penggilingan padi/gabah dengan target 250.000 ton serta ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta sebesar 50.000 ton.

Untuk memenuhi kebutuhan ritel modern, Bapanas bekerja sama dengan Perum Bulog dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dengan pembatasan pembelian beras SPHP maksimal dua kemasan per hari. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dan mengoptimalkan konsumsi rumah tangga tidak melebihi 10 kilogram per bulan.

Astawa juga menyebutkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) telah dilaksanakan sebanyak 720 kali pada periode Januari hingga awal Februari 2024. Program ini memberikan akses pangan dengan harga wajar bagi masyarakat. Selain itu, anggaran dana dekonsentrasi disiapkan untuk dua kali GPM jelang Hari Besar Keagamaan Nasional di seluruh daerah.

Bapanas juga melakukan pemantauan dan monitoring pasar tradisional dan ritel modern melalui enumerator yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Dalam waktu dekat, Bapanas akan menggelar rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional bersama kementerian/lembaga terkait serta dinas pangan daerah.

Sementara itu, penyaluran bantuan pangan seperti beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras akan terus dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo dalam mengoptimalkan peran CBP sebagai instrumen pengendali stabilitas pasokan dan harga beras.