JAKARTATERKINI.ID - Lembaga riset kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII), menggarisbawahi perlunya penyelidikan dan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran dalam Pemilu 2024, agar dapat dijadikan pembelajaran penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif TII, Adinda Tenriangke Muchtar, semua pemangku kepentingan dan kebijakan terkait harus bertindak cepat dan tegas dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dia menegaskan bahwa kritik, masukan, bukti, dan informasi terkait dugaan pelanggaran pemilu tidak boleh hanya berhenti pada level pemberitaan atau informasi publik.

"Indonesia telah menggelar pemilu bukan hanya sekali ini. Tantangan klasik terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), Tempat Pemungutan Suara (TPS), surat suara, Daftar Calon Tetap (DCT), politik uang, dan lainnya bukanlah hal baru," ujar Adinda dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Kamis.

Secara keseluruhan, Adinda menyatakan bahwa meskipun Pemilu 2024, salah satu pemilihan terbesar di dunia, dianggap relatif damai, aman, dan tertib, namun berbagai permasalahan dan dugaan pelanggaran tetap muncul. Penghitungan suara sudah dimulai sejak Rabu (14/2), namun perlu dicatat bahwa berbagai tantangan dihadapi oleh para penyelenggara pemilu saat ini.

"Dalam situasi seperti ini, responsibilitas, solidaritas, dan ketegasan dari para penyelenggara pemilu tengah diuji," tambahnya.

Dia juga mencatat bahwa selama ini, masyarakat sipil, termasuk media dan publik, telah berperan aktif dalam memantau dan mengawasi proses pemilu. Sebelum pemilu dilakukan, banyak kritik dan masukan yang diberikan oleh masyarakat sipil, terutama terkait dengan pengaturan kampanye di media sosial, penerapan data pemilu yang terbuka, serta upaya untuk membuat pemilu menjadi lebih inklusif dan informatif.

Dengan kemajuan teknologi informasi dan media sosial, berbagai informasi, termasuk yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu, dapat dengan cepat tersebar. Adinda menekankan bahwa hal ini harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya sebagai isu pemilu, tetapi juga sebagai bagian dari diskusi lebih luas tentang demokrasi dan berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan di Indonesia.