JAKARTATERKINI.ID - Akademisi bidang Sejarah dan Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kemas Ari Panji, menganggap gagasan para calon presiden (Capres) pada Pemilihan Umum 2024 untuk membentuk Kementerian Kebudayaan sebagai ide brilian.
Menurut Ari Panji, gagasan ini sangat positif, terutama dalam konteks perlindungan cagar budaya. Menurutnya, dengan membentuk Kementerian Kebudayaan secara independen, pemerintah dapat lebih fokus dan berkomitmen penuh dalam upaya perlindungan cagar budaya.
Baca juga : PSI Optimis Mencapai Kursi di Senayan
"Perlindungan ini melibatkan berbagai aspek seperti pendataan, pencarian, penelitian, promosi, pengelolaan, dan pemanfaatan, yang membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar," katanya.
Ari Panji menilai bahwa lembaga kebudayaan setingkat kementerian yang berdiri sendiri akan lebih efektif daripada menjadi bagian dari kementerian lain, seperti yang terjadi saat ini. Ia menekankan pentingnya pemahaman bahwa kebudayaan dan cagar budaya adalah warisan yang harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan dengan baik, dengan pengawasan yang ketat karena melibatkan dana abadi.
Di sisi lain, Ari Panji berharap agar para Capres tidak ingkar janji untuk merealisasikan gagasan tersebut dan kemudian mampu melahirkan solusi secara komprehensif terkait penyelesaian persoalan yang menyelimuti cagar budaya di Indonesia.
Baca juga : KPU RI Mengungkap Bahwa 394 Juta Penonton Menyaksikan Empat Debat Pemilu 2024
Ia mencontohkan, salah satunya seperti ketidaksepahaman antara para zuriyat kesultanan di Palembang dan kalangan budayawan kota setempat dengan TNI, terkait pemanfaatan Keraton Kesultanan Palembang Darussalam di kawasan Benteng Kuto Besak yang difungsikan sebagai markas tentara.
“Terpenting harus segera lahir solusi konkretnya; negara wajib membantu, bagaimana cagar budaya Benteng Kuto Besak dikembalikan fungsinya untuk kepentingan kebudayaan dan edukasi bagi masyarakat luas, begitupun di daerah lain yang mungkin mengalami hal serupa,” ujarnya.
Bagikan
