JAKARTATERKINI.ID - Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan empat program prioritas, melibatkan penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, gizi buruk, dan pengendalian inflasi.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti, menyatakan komitmen Pemprov untuk menekan angka kemiskinan dengan mempertimbangkan rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait wilayah dan faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan.
Baca juga : Pengadaan Barang/Jasa untuk Pembangunan Berkelanjutan di IKN
"Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Banten mengusung tiga strategi, yakni mengurangi beban pengeluaran, merinci kantong-kantong kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan," katanya.
Organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah naungan Pemprov Banten akan melaksanakan strategi tersebut melalui program-program kegiatan sepanjang tahun anggaran 2024.
Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, menegaskan konsistensi Pemprov dalam mengimplementasikan formulasi APBD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Baca juga : Serapan Daerah Rendah, Pj Bupati Bogor Segera Evaluasi
"Hal ini sejalan dengan upaya mendukung pembangunan tematik yang mencakup penanganan stunting, gizi buruk, peningkatan investasi, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem," jelasnya.
Muktabar menekankan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bagian integral dari gerakan reformasi birokrasi tematik berdampak yang telah diluncurkan beberapa tahun lalu.
Bagikan
