JAKARTATERKINI.ID - Anggota DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, menekankan perlunya peningkatan transparansi anggaran terkait kebijakan Pemerintah Provinsi DKI. Ia khususnya mencermati pengadaan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan anggaran mencapai Rp144 miliar.
Justin menyampaikan bahwa sudah menyinggung isu transparansi anggaran, dan Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, telah memberikan jawaban dari pandangan umum fraksi pada waktu tersebut.
Baca juga : Dirlantas Polda Metro Jaya Proses Anggota Terkait Pungli ke Propam
"Sorotan kritisnya adalah terkait belanja modal JPO sebesar Rp144 miliar dengan kode 5.2.04.01.02.0010 yang tidak memiliki detail lokasi pembangunan, terdapat di laman Smart Planning Budgeting RAPBD 2024 apbd.jakarta.go.id," ungkapnya.
Ia menilai situs pemerintah provinsi DKI, seperti apbd.jakarta.go.id, kurang transparan dan membutuhkan keterbukaan informasi yang lebih rinci.
Dalam kesempatan itu, Justin Adrian menegaskan kritikannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta serta kebijakan Gubernur.
Baca juga : Separuh Penduduk Jakarta Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Justin mencatat masih banyak pos belanja yang perlu dikritisi dan berharap Gubernur mendatang lebih transparan dan merinci anggaran.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun tujuh jembatan senilai Rp144-145 miliar pada tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bagikan
