JAKARTATERKINI.ID - Pemerintah Kota Jakarta Barat mengungkapkan bahwa mayoritas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjaring razia di wilayah tersebut berasal dari luar DKI Jakarta.
Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Suprapto, menyatakan bahwa dari 1.487 PMKS yang terjaring dari Januari hingga Desember 2023, sebanyak 60 persen berasal dari daerah di luar DKI Jakarta.
Baca juga : DPRD DKI Minta Pemprov Sediakan Layanan Psikolog Kasus KDRT di Tiap RW
Suprapto merinci bahwa daerah luar DKI Jakarta yang dimaksud melibatkan beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, Sumatera, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Aceh, Jambi, Riau, Kalimantan, dan Lampung. Hasil penjangkauan per bulan sepanjang 2023 menunjukkan perbedaan jumlah PMKS, dengan jumlah terbanyak terjaring pada bulan Februari.
"Penanganan terhadap PMKS yang terjaring melibatkan penyerahan mereka ke Panti Sosial Kedoya untuk mendapatkan pembinaan. Jenis PMKS yang terjaring melibatkan gelandangan, pengemis, pengamen, pemulung, orang dengan masalah kejiwaan, asongan, 'pak ogah', anak jalanan, dan lainnya," ucapnya.
Suprapto juga mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan sedekah sembarangan kepada pengemis di jalanan, dan lebih baik menyumbangkan amal secara langsung ke yayasan resmi atau badan amal seperti BAZNAS BAZIS Jakarta Barat.
Baca juga : Hari Pertama Masuk Sekolah di Jakarta Mundur Menjadi 12 Juli 2023
"Upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi aktivitas PMKS di Jakarta Barat," kata dia.
Bagikan
