JT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa tidak akan ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jakarta. Ia juga menyatakan keseriusannya untuk mengejar para penunggak pajak demi meningkatkan kepatuhan masyarakat.
“Nanti dalam jangka pendek ini, orang yang tidak bayar pajak di Jakarta akan kesulitan. Kenapa? Begitu dia mengisi bensin, ada barcode yang akan membaca bahwa mobilnya belum bayar pajak. Ketika dia parkir di Jakarta juga akan ketahuan,” ujar Pramono saat dijumpai di Matraman, Jakarta Timur, Rabu.
Baca juga : "LPS Monas Half Marathon 2024" Bertepatan dengan Rangkaian HUT Jakarta
Menurut Pramono, rata-rata penunggak pajak adalah pemilik kendaraan kedua atau ketiga, baik mobil maupun motor. Ia menyebut banyak warga membeli kendaraan lebih dari satu untuk menghindari kebijakan ganjil genap.
Jika diberlakukan pemutihan pajak, lanjutnya, maka jumlah kendaraan di jalan akan meningkat dan memperparah kemacetan Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI akan menerapkan sejumlah cara untuk mendorong kepatuhan, termasuk kemungkinan integrasi data pajak dengan sistem parkir dan pengisian BBM.
“Cara kejar gimana? Pertama ditagih, kedua pasti dia akan mengalami kesulitan. Saya lagi berpikir, apakah memungkinkan ketika dia menggunakan jalan tol, begitu dia bayar, barcode-nya terbaca, ketahuan mobilnya belum bayar pajak,” jelasnya.
Baca juga : DKI Sediakan Program Khusus Pengembangan UMKM bagi Disabilitas Netra
Pramono menyadari bahwa kebijakan ini bisa menimbulkan resistensi dari masyarakat. Namun, ia menegaskan tidak akan mundur dari kebijakan tersebut.
“Tapi, saya terima kasih untuk itu,” tutupnya. * * *