JT - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa perlindungan terhadap petani dan peternak dalam negeri tetap menjadi prioritas meskipun Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menghapus sistem kuota impor. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan Indonesia tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan produsen lokal.

Arief menjelaskan, penghapusan kuota impor ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada pengusaha importir agar lebih banyak pihak yang bisa berpartisipasi dalam pengadaan pangan dari luar negeri.

Namun, ia menekankan bahwa impor hanya akan dilakukan untuk komoditas yang benar-benar kurang dan tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, seperti daging sapi, kerbau, kedelai, dan bawang putih.

Proyeksi Neraca Pangan Bapanas menunjukkan bahwa produksi daging ruminansia dalam negeri, seperti daging sapi dan kerbau, masih defisit. Pada awal tahun 2025, stok daging ruminansia diperkirakan hanya mencapai 65,6 ribu ton, sementara kebutuhan nasional untuk konsumsi daging tersebut diperkirakan mencapai 766,9 ribu ton. Produksi dalam negeri yang diperkirakan mencapai 410,3 ribu ton belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga impor menjadi alternatif.

Selain daging, kedelai dan bawang putih juga menunjukkan defisit signifikan dalam pemenuhan kebutuhan nasional. Untuk kedelai, produksi dalam negeri hanya akan mencapai 392 ribu ton, sementara kebutuhan tahunan diperkirakan mencapai hingga 2,6 juta ton. Begitu juga dengan bawang putih yang ketersediaannya hanya sekitar 110 ribu ton, sedangkan kebutuhan konsumsi mencapai 622 ribu ton.

Meskipun impor diizinkan untuk komoditas yang defisit, Arief menegaskan bahwa produksi pangan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

"Produksi dalam negeri itu selalu menjadi yang utama, nomor satu itu. Adapun kalau belum cukup atau insufficient, nah itu baru dipikirkan pengadaan dari luar negeri," ujar Arief.