JT – Psikiater sekaligus penulis buku, Mintarsih Abdul Latief, Sp.KJ, menyoroti maraknya aksi demonstrasi penolakan Revisi Undang-Undang TNI yang tidak hanya berlangsung di depan Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (20/3), tetapi juga meluas ke berbagai daerah di Indonesia.
"Bayangkan, ini (demonstrasi) tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga di berbagai daerah di Indonesia," ujar Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Baca juga : KemenPPPA Koordinasi dengan PPATK Tangani 80 Ribu Anak Terlibat Judi Online
Ia menilai, pemerintah seharusnya mengevaluasi ulang mengapa terjadi penolakan yang begitu kuat, terutama dari kalangan akademisi. Menurutnya, penolakan tersebut berdasar karena masyarakat khawatir terhadap dampak jangka panjang apabila revisi UU TNI tetap diberlakukan.
"Penolakan itu sangat berdasar, karena melihat imbas ke depan, posisi-posisi sipil yang sudah diisi oleh orang-orang yang berproses secara profesional, berisiko tergantikan," ungkap Mintarsih.
Ia menjelaskan, masyarakat sudah memahami bahwa tugas TNI adalah menjaga kedaulatan negara di darat, laut, dan udara. Bukan mengambil alih jabatan-jabatan di lembaga sipil.
Baca juga : Kemenag Gelar Pelatihan Hisab Rukyat untuk Anak Muda, Kuota Terbatas
"Banyak jabatan sipil yang seharusnya menjadi bagian dari jenjang profesional masyarakat sipil, malah diambil alih. Ini bisa mematahkan semangat dan jenjang karier orang-orang yang menempuh pendidikan tinggi sampai jadi profesor," tuturnya.
Mintarsih juga menyinggung soal jabatan sipil yang selama ini mulai diisi oleh anggota kepolisian, dan jika sekarang ditambah lagi dengan militer, maka struktur lembaga negara bisa terganggu oleh ketidaksesuaian latar belakang dan proses.
Bagikan
