JT – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak menghadiri acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, yang dijadwalkan pada 21–28 Februari 2025. Instruksi ini disebut sebagai respons atas dinamika politik nasional terkini.

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai keputusan tersebut sebagai sinyal PDIP untuk melangkah ke arah oposisi yang lebih keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jika dalam 100 hari masa kerja Prabowo geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDIP," ujar Ray saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (20/2).

Ray juga menyebutkan, sikap PDIP ini tak hanya dipicu oleh penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga sebagai tanggapan terhadap sinyal politik dari Prabowo.

Menurutnya, pidato Prabowo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Gerindra yang menyanjung Jokowi mengisyaratkan koalisi pemerintahan lebih memilih berkolaborasi dengan Jokowi dibandingkan PDIP.

"Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDIP," tambahnya.

Dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, Megawati meminta kepala daerah dari PDIP yang sedang dalam perjalanan ke Magelang untuk segera kembali ke daerah masing-masing.