JT – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar pengemudi ojek di Jakarta mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebagai langkah mendorong lebih banyak warga beralih ke transportasi umum.
"Ojek dapat BBM subsidi dengan cara menggunakan pelat kuning. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meniru ojek di Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, yang sudah menggunakan pelat kuning," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno dalam pesan singkatnya di Jakarta, Senin (10/2).
Baca juga : Desa Kuripansari, Mojokerto, Jadi Percontohan Desa Siap Siaga Tangkal Radikalisme
Sementara itu, kendaraan pribadi di Jakarta diusulkan hanya menggunakan BBM nonsubsidi dan dilarang menggunakan BBM subsidi.
Djoko mengungkapkan bahwa penggunaan transportasi umum di Jakarta terus menurun. Pada 2002, angkanya masih 52,7 persen, lalu turun menjadi 22,7 persen pada 2010, dan semakin anjlok ke 6,9 persen pada 2018. Sebaliknya, penggunaan sepeda motor meningkat tajam, dari 61,2 persen pada 2010 menjadi 68,3 persen pada 2018.
"Hal ini menyebabkan tingginya polusi udara, di mana sepeda motor menyumbang 44,5 persen dan mobil pribadi 14,2 persen," jelas Djoko, yang juga akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata.
Baca juga : Jokowi Berkantor di IKN di Sela Kunjungan Kerja pada September
Padahal, menurutnya, layanan angkutan umum di Jakarta sudah menjangkau 89,5 persen wilayah ibu kota, setara dengan kota-kota maju di dunia.
Djoko menekankan bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, sistem transportasi yang efektif dan terintegrasi harus diwujudkan. Rencana Induk Transportasi Jakarta (RIJ) menargetkan 60 persen perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum serta kecepatan rata-rata jaringan jalan minimum 35 km/jam.
Bagikan
