JT - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menunjuk duta deradikalisasi dari individu-individu yang berpengaruh di masyarakat dan telah menyelesaikan program deradikalisasi. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR bersama Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurut Habiburokhman, penunjukan duta deradikalisasi dari tokoh-tokoh berpengaruh dapat membawa dampak positif di masyarakat serta menunjukkan keberhasilan program deradikalisasi. Ia mencontohkan kasus Munarman, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) yang merupakan mantan narapidana kasus terorisme (napiter).

"Pak Munarman ini salah satu bentuk keberhasilan kita dalam konteks deradikalisasi. Bayangkan orang yang demikian kerasnya, bisa dengan begitu bijaksananya mengikuti program tersebut," kata Habiburokhman.

Meskipun Munarman telah menjalani hukuman penjara dan mengikuti kegiatan deradikalisasi, stigma negatif sebagai seorang radikal masih melekat padanya. Hal ini, menurut Habiburokhman, membuat Munarman mengalami "kematian perdata" di masyarakat, di mana tidak ada klien yang mau mendekati dirinya sebagai advokat.

Dengan adanya duta deradikalisasi dari tokoh berpengaruh, diharapkan stigma negatif tersebut dapat dikurangi. Selain itu, tokoh-tokoh ini bisa membantu mempengaruhi psikologis dan opini masyarakat mengenai program deradikalisasi.

"Deradikalisasi itu idealnya tidak hanya sekadar seremonial orang per orang, tapi menjadi suatu gerakan yang juga ikut mempengaruhi psikologis dan opini di masyarakat," ujarnya.

Habiburokhman juga menambahkan bahwa langkah ini dapat membantu memulihkan ekonomi mantan napiter yang mengalami "kematian perdata". "Dengan duta deradikalisasi, secara ekonomi juga bisa dipulihkan kematian perdata orang yang bersangkutan, tapi juga bisa membawa pengaruh di masyarakat," kata Habiburokhman. * * *