JT – Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas permasalahan pagar laut yang tengah menjadi perhatian publik.
"Pemerintah harus mengkaji ulang dan memahami duduk perkara terkait pagar laut ini," ujar Alissa dalam jumpa pers bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta Pusat, Selasa (28/1).
Baca juga : KPK Sita Uang Rp350 Miliar Terkait Kasus Gratifikasi Rita Widyasari
Menurut Alissa, permasalahan pagar laut mencerminkan adanya pelanggaran hukum yang melibatkan pihak tertentu, termasuk pemerintah. Ia menyoroti dugaan pembiaran oleh pemerintah daerah terhadap pemasangan pagar laut yang dianggap menguntungkan korporasi.
"Ketika penyelenggara negara tidak peka dan membiarkan situasi ini terjadi, timbul pertanyaan besar tentang adanya unsur koruptif dalam penerbitan izin pagar laut tersebut," tegas putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Alissa menekankan bahwa keberadaan pagar laut sangat merugikan nelayan karena membatasi ruang gerak mereka dalam mencari nafkah.
Baca juga : Kemenag Rilis Daftar Nama Jamaah Calon Haji 2025
"Pemerintah harus memastikan bahwa laut tidak dikavling untuk kepentingan korporasi, melainkan untuk masyarakat Indonesia," kata Alissa.
Ia berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan wilayah laut tetap menjadi milik publik.
Bagikan
