JT - Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mendesak agar kasus pemerasan pada ajang Djakarta Warehouse Project (DWP) tidak hanya berhenti pada pemeriksaan 18 oknum yang terlibat, tetapi juga menyentuh pimpinannya.

"Atasan dari para oknum tersebut harus diperiksa, baik yang ada di lapangan maupun secara struktur," kata Bambang saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Bambang menjelaskan bahwa keterlibatan atasan perlu diusut karena kasus ini melibatkan banyak satuan, seperti Polres, Kasat Narkoba, Polres Metro, hingga Dirresnarkoba Polda. Menurutnya, kelompok seperti ini biasanya memiliki pemimpin, sehingga penyelidikan yang transparan sangat diperlukan.

"Oknum 18 orang itu tak bisa disebut oknum lagi, tapi kelompok. Lazimnya sebuah kelompok pasti ada yang memimpin. Apakah ada keterlibatan Dirresnarkoba atau tidak? Tentu perlu penyelidikan lebih dalam," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa jika pimpinan para oknum ini tidak diperiksa, masyarakat akan berasumsi bahwa pimpinannya menerima setoran dari bawahannya. Ia juga menyoroti peran atasan sebagai pengawas yang seharusnya mengetahui kinerja bawahannya.

"Pembiaran oleh atasan terhadap pelanggaran seperti ini tidak masuk akal tanpa adanya kepentingan atau keuntungan yang diperoleh," ucapnya.

Bambang menambahkan bahwa perilaku pungutan liar (pungli) oleh aparat hukum adalah bentuk kesengajaan, bukan keteledoran. Tindakan ini, menurutnya, memperburuk citra institusi dan berdampak besar pada sektor pariwisata, terutama MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), yang sedang digalakkan pemerintah.