JT - Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus selaras dengan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI.

Teguh mengatakan perencanaan RKPD DKI tahun 2026 harus mampu menciptakan harmonisasi program pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Astacita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden menjadi program prioritas yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.

"Dalam delapan program hasil terbaik cepat, ada banyak hal yang menjadi perhatian kita semua. Mulai dari memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, sampai bagaimana kita memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Itu harus menjadi peran kita. itulah visi yang harus kita majukan. Pemprov DKI harus menuju ke situ. Mari terus kita perbaiki dan tingkatkan," kata Teguh di Jakarta, Selasa.

Teguh menerangkan indikator makro ekonomi telah menunjukkan kinerja pembangunan Kota Jakarta yang semakin baik.

Pada triwulan ketiga tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Jakarta telah mencapai 4,93 persen dan inflasi sebesar 1,7 persen (year on year/myoy). Hal ini mencerminkan ekonomi Jakarta yang terus bertumbuh dan inflasi tetap terkendali.

Selain itu, Pemprov DKI juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang diupayakan agar terus meningkat. Itu tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusian (IPM) tahun 2024 sebesar 84,15.

Angka tersebut naik dibandingkan tahun 2023 sebesar 83,55, serta tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,21 persen.

Penyusunan RKPD DKI tahun 2026 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2045 yang mengamanatkan fokus pembangunan Jakarta tahun 2025-2029, yaitu perbaikan fundamental melalui pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar, serta penguatan landasan ekonomi.

Sedangkan arah pengembangan wilayah Provinsi DKI Jakarta diutamakan untuk mendukung pencapaian sasaran visi 2045, di antaranya kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, serta peningkatan pendapatan per kapita di setiap wilayah kota dan kabupaten administrasi.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, Pemprov DKI mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024 untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan.

Tidak hanya itu, penyusunan RKPD juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 yang memerintahkan agar mengacu pada dokumen perencanaan nasional RPJMN tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, serta dokumen perencanaan daerah 2023-2026.

Melalui perumusan tantangan dan isu strategis pada lingkup global, nasional, maupun daerah dengan mengacu pada isu strategis Jakarta tahun 2025-2029, maka isu strategis pembangunan Jakarta tahun 2026 adalah peningkatan perekonomian produktif dan kompetitif; kecukupan infrastruktur kota; ekosistem yang berketahanan iklim; pemerintahan yang dinamis dan responsif; serta pemerataan pembangunan.

"Saya minta kepada seluruh jajaran Pemprov DKI bersinergi untuk menyukseskan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 dan penyusunan RKPD tahun 2026. Sebab Provinsi DKI Jakarta adalah cerminan dan akan menjadi acuan/model bagi daerah-daerah lain. Mudah-mudahan tahapan-tahapan penyusunan RKPD ini bisa diikuti, sehingga kita bisa menjadi contoh dan tidak terlambat," kata Teguh.* * *