JT - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak warga untuk ikut berpartisipasi aktif mengendalikan kasus tuberkulosis (TBC) di wilayahnya guna mewujudkan kota Jakarta yang bebas dari penyakit tersebut pada 2030.
"Partisipasi masyarakat masih kecil, karena itu kami dorong ke lingkungan supaya sama-sama menjaga mendukung pengendalian TBC dengan mendukung pasien untuk segera sembuh," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di Bogor, Selasa.
Dia mengatakan salah satu upaya yang terus dilakukan yakni memotivasi masyarakat menjalankan program pengendalian melalui Kampung Siaga TBC sejak awal 2024.
Ani menuturkan saat ini sudah terdapat sekitar 270 Kampung Siaga TBC di Jakarta. Dia mengatakan telah meminta setiap kelurahan untuk membuat pencontohan.
"Kemarin, untuk lebih memotivasi, kami memberikan penghargaan, reward kepada wilayah RW yang melaksanakannya (Kampung Siaga TBC) paling bagus. Mudah-mudahan nanti akan jadi model. Dan di tahun ini kami targetkan semuanya masing-masing sudah menggerakkan konsep Kampung Siaga di wilayahnya masing-masing," jelas dia.
Pengendalian TBC, kata Ani, menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi. Ini mengingat angka kasus yang masih tinggi. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada 2023 menunjukkan terdapat sebanyak 60.420 pasien TBC baru dari seluruh pasien terduga TBC yang menjalani pemeriksaan.
Baca juga : 80 Warga Jakarta Utara Ikuti Program Hapus Tato dari Baznas
Lalu, terdapat 535 dari setiap 100.000 penduduk di DKI Jakarta yang menderita TBC, sementara target eliminasi TBC yang harus dicapai di 2030 adalah 65 kasus per 100.000 penduduk.
"Kita harus menemukan kasus dulu. Jadi targetnya (menemukan kasus) 90 persen. Angka penemuan kasusnya sudah sekitar 75 persen. Nanti kalau sudah ketemu kasus, dicari, diinvestigasi kontak eratnya supaya bisa segera melakukan isolasi dan treatment terhadap pasien dan keluarganya agar tidak menular," jelas dia.
Ani mengatakan anggaran pengendalian TBC pemerintah mencapai Rp65,6 miliar. Alokasi anggaran ini antara lain guna menegakkan diagnosis, monitoring pasien, dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi pasien.
"Di dalam APBD, anggaran pengendalian TBC tersedia Rp 65,6 miliar. Di samping itu untuk pembiayaan pengendalian TB ini ada pembiayaan dari NGO, Global Fund sekitar Rp9,1 miliar. Jadi total pembiayaannya sekitar Rp74,7 miliar," kata Ani.* * *
Bagikan
