JT - Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi dengan menyusun regulasi layanan akomodasi bagi jamaah haji. Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Subhan Cholid, mengungkapkan bahwa regulasi ini akan mencakup Standar Layanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta Pedoman Layanan Akomodasi.

"Diperlukan standar layanan, SOP, dan pedoman penyediaan akomodasi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi," kata Subhan dalam keterangannya di Jakarta, pada Senin.

Dia menegaskan pentingnya melakukan persiapan sejak dini, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji semakin dekat. Proses penyediaan layanan akan mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, adil, dan akuntabel.

Untuk memastikan transparansi dalam proses pengadaan, Kemenag akan menggunakan aplikasi Sepakat, yakni Sistem Pengadaan Layanan Akomodasi, Katering, dan Transportasi. Calon penyedia layanan akomodasi diwajibkan untuk mendaftar melalui aplikasi ini agar tercatat dalam database yang dimiliki Kemenag.

"Dengan database ini, kami dapat memanggil kembali calon penyedia dengan rekam jejak yang baik untuk ikut dalam penyediaan layanan berikutnya. Pengadaan bisa menjadi lebih efisien waktunya," tambah Subhan.

Ia juga menekankan bahwa penyediaan layanan bagi jamaah haji Indonesia akan lebih baik jika dilaksanakan lebih awal. Sebagai contoh, Pemerintah Irak langsung memulai pengadaan layanan akomodasi setelah operasional haji selesai.

"Memang kuota haji Irak jauh lebih sedikit dibandingkan kuota haji jamaah Indonesia," katanya.