JAKARTATERKINI.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta proaktif mengantisipasi potensi peningkatan jumlah surat suara tidak sah dari pemilih pada Pemilu 2024 dengan meningkatkan sosialisasi mengenai hak pilih, termasuk prosedur pencoblosan gambar kandidat.
Dody Wijaya, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, menjelaskan bahwa meskipun terdapat partisipasi yang tinggi dari pemilih, kekhawatiran meningkatnya jumlah surat suara tidak sah perlu diatasi. Hal ini berdasarkan pengalaman dari Pemilu 2019, di mana terdapat sekitar 800 ribu surat suara DPD dan 540 ribu pemilih DPR dan DPRD yang tidak sah di DKI Jakarta.
Baca juga : Perludem: Sinergi Penting untuk Wujudkan Pilkada 2024 Bebas Diskriminasi terhadap Perempuan
"Jumlah 'invalid votes' yang besar itu menjadi perhatian kita," ujar Dody.
Dody menekankan pentingnya sosialisasi oleh KPU dan peserta Pemilu 2024. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami tata cara menggunakan hak pilih, terutama dalam mencoblos gambar kandidat.
Selain itu, penting bagi masyarakat pemilih untuk mengenali para kandidat, baik calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif, maupun partai politik. Dody mengatakan bahwa sosialisasi dapat menciptakan keterikatan atau "engagement" antara kandidat dan pemilih, sehingga pemilih memiliki pilihan yang jelas pada hari pemungutan suara.
Baca juga : MK Menolak Uji Formil Syarat Usia Capres Cawapres Denny Indrayana cs
"Jika pemilih sudah memiliki pilihan pada hari H, prosedur penggunaan hak pilih ini-itu akan menjadi lebih mudah, menghindari kesalahan dalam mencoblos," ungkapnya.
Dody juga menyoroti fakta bahwa banyak pemilih membuat keputusan terkait pilihan mereka sebelum tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Oleh karena itu, sosialisasi yang optimal selama masa kampanye hingga 11 Februari 2024 menjadi kunci untuk memastikan pemilih memiliki pengetahuan yang cukup.
Bagikan
