JT - Pengamat politik Selamat Ginting menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan untuk Pilkada 2024 akan mengubah peta politik secara signifikan. Menurut Selamat, keputusan ini bisa berdampak besar pada strategi partai politik dan koalisi dalam pemilihan kepala daerah mendatang.

“Beberapa partai bisa mengusung calon mereka secara mandiri, dan koalisi-koalisi yang ada bisa saja bubar,” ujar Selamat saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Selamat menjelaskan bahwa dengan perubahan ambang batas pencalonan tersebut, partai-partai seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini memiliki peluang untuk mencalonkan kandidat mereka tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Ini akan mempengaruhi dinamika politik dalam Pilkada 2024, dengan kemungkinan munculnya calon independen dari berbagai partai.

Menurutnya, PDIP, yang memiliki basis massa yang kuat, mungkin akan mempertimbangkan untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Mengingat elektabilitas Anies yang tinggi, PDIP mungkin akan mengusungnya atau mempertimbangkan kader internal seperti Prasetyo Edi Marsudi, Rano Karno, atau Hendar Prihadi sebagai calon pendamping Anies.

“PDIP bisa saja mengusung Anies Baswedan atau kadernya sendiri seperti Ahok. Semua opsi masih terbuka,” ungkap Selamat.

Selamat juga memprediksi kemungkinan bubarnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus karena adanya perubahan strategi partai-partai anggota, seperti Partai Gelora, yang mungkin akan mendukung Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Hal ini bisa menyebabkan Partai Gelora, serta PKS dan PKB yang juga bergabung dalam KIM Plus, keluar dari koalisi dan mengusung calon mereka sendiri.

“Jika Partai Gelora membuka pintu untuk Anies, bisa jadi PKS dan PKB juga mengikuti langkah yang sama. Ini bisa menyebabkan perubahan besar dalam koalisi yang ada,” tuturnya.