JT - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menegaskan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah dua entitas yang berbeda dan tidak boleh saling mengintervensi.
Menurutnya, pembentukan tim atau panitia khusus oleh PBNU untuk mengharmonisasi hubungan dengan PKB merupakan langkah yang keliru.
Baca juga : PPIH Imbau Jamaah Haji Indonesia Tidak Bawa Obat Tanpa Resep dan Rokok Berlebihan
"PBNU harus fokus pada masalah kemasyarakatan, sementara PKB berperan dalam politik," ujar Ujang dalam sebuah diskusi publik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Ujang juga menyampaikan bahwa selama 10 tahun terakhir, hubungan antara PBNU dan PKB berjalan harmonis tanpa adanya intervensi. Ia menilai bahwa konflik internal PKB di masa lalu, seperti antara kubu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), telah diselesaikan melalui pengadilan, yang mengakui PKB pimpinan Cak Imin sebagai yang sah.
Lebih lanjut, Ujang mengingatkan agar konflik antara PKB dan PBNU saat ini tidak berujung pada "deparpolisasi", karena partai politik tetap diperlukan untuk melahirkan calon pemimpin bangsa.
Baca juga : Menko Airlangga Pastikan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Tidak Dipotong
"Masalah politik biarkan PKB yang punya otoritas, sementara urusan kemasyarakatan adalah ranah NU," tegasnya.
Sebelumnya, PBNU telah membentuk tim khusus untuk mengembalikan PKB kepada ideologi awalnya, dengan alasan bahwa PKB saat ini dianggap tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai NU dan didominasi oleh Muhaimin Iskandar beserta kroni-kroninya. * * *
Bagikan
