JT - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengimplementasikan program sekolah gratis bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta pada tahun 2025.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyatakan bahwa ketimpangan akses pendidikan antara sekolah negeri dan swasta di Jakarta perlu segera diatasi.

Basri Baco menyoroti bahwa siswa di sekolah negeri di Jakarta mendapat pendidikan gratis, sementara siswa di sekolah swasta harus membayar biaya pendidikan. Ironisnya, sekitar 50 persen siswa di sekolah negeri berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi, sementara mayoritas siswa di sekolah swasta berasal dari keluarga kurang mampu namun harus membayar biaya sekolah.

"Fakta hari ini menunjukkan bahwa siswa-siswa di sekolah swasta yang tidak gratis, khususnya di tingkat 1, 2, dan 3, mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu dan mereka harus membayar sekolah," ujar Basri dalam keterangannya pada Sabtu (10/8).

Ia menekankan bahwa program sekolah gratis bukan hanya sebuah usulan, tetapi sudah menjadi tuntutan yang harus diwujudkan.

Jika program ini terealisasi pada 2025, diharapkan tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua membayar biaya sekolah swasta. Selain itu, program ini juga dapat mengatasi kasus-kasus di mana anak-anak terpaksa dipulangkan atau ijazah mereka ditahan karena orang tua mereka tidak mampu melunasi tunggakan SPP di sekolah swasta.

Basri juga mencatat bahwa program serupa sudah berhasil diterapkan di beberapa daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov DKI untuk segera mempersiapkan anggaran melalui perubahan APBD 2024 agar program ini bisa dilaksanakan pada 2025.