JT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Perpres ini mengatur pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dicabut kepada berbagai entitas, termasuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan koperasi.

Ketentuan mengenai distribusi IUP tercantum dalam Pasal 5A ayat (1) Perpres tersebut. Menurut pasal ini, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) akan ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat. Penawaran WIUPK ini berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perpres ini juga mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Menteri Investasi sebagai ketua satuan tugas (Satgas). Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, organisasi masyarakat yang bersangkutan harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Perpres ini bertujuan untuk menata penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi, serta mengatur perizinan berusaha untuk sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi BUMD, BUMDes, ormas, koperasi, dan UMKM.

"Pendistribusian IUP berskala besar akan dilakukan melalui proses tender sesuai undang-undang, dan teknis-nya akan diatur oleh Kementerian ESDM," tambah Bahlil. * * *