JT - Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang dinilai berdampak pada elektabilitas Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu.
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, Supriyadi, mengungkapkan bahwa penggeledahan yang dilakukan sejak Rabu (17/7) di berbagai instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Semarang memengaruhi elektabilitas Ita, sapaan akrab Hevearita.
Baca juga : KPU DKI Jakarta Imbau Pendukung Tanpa Undangan Tidak Hadir di Lokasi Debat Ketiga Pilkada DKI Jakarta
"Penggeledahan ini otomatis akan memengaruhi elektabilitas petahana yang saat ini hasil surveinya terus meningkat," ujar Supriyadi usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang, Senin.
Penyidik KPK tidak hanya melakukan penggeledahan di kompleks Balai Kota dan Gedung Pandanaran, tetapi juga meminta keterangan dari sejumlah pimpinan OPD Pemkot Semarang. Supriyadi yang juga mantan Ketua DPRD Kota Semarang mempertanyakan timing penggeledahan yang berdekatan dengan momentum pemilihan kepala daerah (pilkada), yang diikuti Ita sebagai petahana.
"Kalau mau menyelidiki tindak pidana korupsi, seharusnya dilakukan jauh-jauh hari, bukan mendekati pilkada. Ini menimbulkan spekulasi di masyarakat," katanya.
Baca juga : Bawaslu Minta Masyarakat Berani Lapor Kecurangan Pemilu
Meskipun demikian, Supriyadi menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang dilakukan KPK. Ia menilai ada upaya untuk mengurangi elektabilitas Ita, yang menurutnya paling tinggi dalam berbagai survei sebagai calon potensial dalam Pilkada Kota Semarang 2024.
"Sebagai kader PDIP, saya merasa rugi. Beliau elektabilitasnya paling tinggi, tapi di-framing seolah-olah sebagai tersangka," ujarnya.
Bagikan
