JT – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk memulihkan status 107 guru honorer yang baru-baru ini terkena pemutusan kontrak. Permintaan ini disampaikan Jhonny menjelang rapat kerja yang dijadwalkan pada Selasa (23/7) mendatang.
Jhonny menilai pemutusan kontrak tersebut tidak mengindahkan kekurangan guru yang terjadi di berbagai tingkat pendidikan, termasuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Baca juga : DKI Jakarta Gelar Program Pemutihan Pajak Kendaraan dalam Perayaan HUT ke-496
“Harus ada upaya terobosan lain dari Dinas Pendidikan selain pemecatan. Ini akan berakibat pada peserta didik, mereka tidak mendapat ilmu dari guru-guru yang berkompeten,” ujar Jhonny.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa pemutusan kontrak merupakan bagian dari upaya penataan dan penertiban guru honorer yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka agar para guru itu benar-benar tertib,” kata Budi.
Baca juga : Sudin Nakertransgi Jakpus Sosialisasikan Tata Cara Pendistribusian Gas Elpiji Tiga Kilo
Dia menambahkan bahwa peringatan untuk tidak menerima guru honorer telah dikeluarkan sejak 2017 dan pemutusan kontrak dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022.
Menurut Budi, guru honorer yang terkena pemutusan kontrak tidak memenuhi beberapa persyaratan administratif, seperti tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Dengan adanya penataan ini, diharapkan tidak terjadi kekurangan tenaga pengajar dan pendidikan di Jakarta tetap berjalan dengan baik. * * *
Bagikan
