JT - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) terkait keberadaan pengungsi yang mendirikan tenda di Jakarta Selatan.
"Nanti kami bicara. Ini kan masalah kemanusiaan, jadi kita bicara dengan UNHCR gimana caranya supaya mereka juga terakomodir dari sisi kemanusiaan dan tidak mengganggu," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri acara sembako murah di RPTRA Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin.
Baca juga : Jelang Idul Fitri, Suku Dinas KPKP Jakarta Utara Perketat Pengawasan Pangan
Heru mengungkapkan bahwa sejumlah pengungsi yang membangun tenda di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dapat mengganggu estetika Kota Jakarta.
"Kemarin saya lihat di berita. Saya tidak banyak komentar, tetapi itu mengganggu estetika kota ya," ujar Heru.
Selain itu, Heru juga mengajak unsur Wali Kota Jakarta Selatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk membahas situasi pengungsian ini. "Kemarin saya sudah (cek langsung), tapi saya sendiri. Tapi nanti bersama wali kota dan Kesbangpol kita cek," kata Heru.
Baca juga : FIFA Setujui Piala Dunia U-17 2023 di Empat Stadion Indonesia
Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Jakarta Selatan menegaskan bahwa pengungsi yang membuat tenda di kawasan Kuningan merupakan kewenangan UNHCR.
"Kalau dari Imigrasi mereka kan bukan pelanggar keimigrasian, karena sudah mengantongi kartu UNHCR itu," kata Kepala Seksi Intelijen Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan Bhimsa Sanlito saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (29/6).