JT - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) regulasi penyiaran dengan tema penguatan sumber daya manusia (SDM) penyiaran untuk siaran sehat di era digital.

Acara ini diikuti oleh puluhan insan lembaga penyiaran dari wilayah Bekasi, Karawang, Subang, dan Purwakarta. Bimtek dilaksanakan di Hotel Swiss Bell In, Karawang, pada Kamis (20/6).

Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, DR. Adiyana Slamet, menyatakan bahwa melalui kegiatan ini, pihaknya mendorong seluruh lembaga penyiaran di Jawa Barat untuk beradaptasi terhadap disrupsi digital dalam menyiarkan informasi. Mereka juga harus mampu bertransformasi dengan tetap mematuhi regulasi dan kode etik yang berlaku serta berinovasi dan kreatif dalam konten siaran.

"Masifnya era digital saat ini harus dijadikan motivasi oleh lembaga penyiaran agar tetap bisa menjaga eksistensinya. Lembaga penyiaran berperan penting menyaring informasi agar tidak menyesatkan masyarakat," ujarnya.

Adiyana juga menyoroti tantangan ke depan terkait wacana revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Revisi undang-undang penyiaran yang berkeadilan menjadi suatu keharusan untuk memberikan rasa aman dan nyaman tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga bagi lembaga penyiaran berbasis frekuensi.

"Banyak lembaga penyiaran mengeluhkan seolah-olah pemerintah mendiskriminasikan lembaga penyiaran berbasis frekuensi ketimbang lembaga penyiaran berbasis internet. Perlunya revisi agar relevan dalam konteks penyiaran saat ini dan memasukkan regulasi yang mengatur secara konkret tentang aturan main bagi penyiaran berbasis internet," imbuhnya.

Tim sub kemitraan bidang informatika komunikasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Depi Agung Setiawan mengapresiasi Bimtek yang dilakukan oleh KPID Jabar. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas insan penyiaran agar bisa beradaptasi di era digital.