JT - Kepala Pusat Riset Politik BRIN Athiqah Nur Alami memandang strategi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan kemungkinan menggunakan strategi yang sama seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupa ketiadaan oposisi yang nyata dan kuat.
"Koalisi pemerintahan yang begitu gemuk dan ketiadaan atau lemahnya oposisi, maka proses check and balances yang proper tidak akan terjadi," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" yang dipantau dari Jakarta, Senin.Baca juga : AHY: Nomor Hotline Pengaduan Terkait Mafia Tanah 081110680000
Pernyataan Athiqah itu bukan tanpa alasan melihat Prabowo Subianto yang sangat aktif dan gencar membangun koalisi, tidak hanya dengan partai politik yang mendukungnya, melainkan juga partai politik pendukung pasangan calon lain seperti Nasdem dan PKB.
Bahkan Nasdem dan PKB sudah menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo.
Menurut Athiqah, koalisi pemerintahan yang gemuk berisiko menurunkan kualitas demokrasi. Kondisi itu mengancam kelangsungan dan masa depan demokrasi di Indonesia.
Baca juga : Komnas Perlindungan Tembakau Nilai Implementasi Program KTR Masih Kurang
Pada 22 April 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perihal sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. MK menolak sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dengan adanya putusan MK tersebut, kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merupakan pemenang dari kontestasi Pemilu 2024 dan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024 sampai 2029.
Bagikan
