JT - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang membangun jalan baru dengan panjang 12,27 kilometer untuk mempermudah akses ke sekitar wisata Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menyatakan bahwa pembangunan ruas Jalan Sumur - Taman Jaya ini merupakan respons terhadap usulan dari masyarakat. Tujuan pembangunan jalan ini adalah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memfasilitasi hasil pertanian dan kelautan, serta mendukung pengembangan Kawasan Wisata TNUK.

"Masyarakat di ujung barat Pulau Jawa telah mengusulkan pembangunan ruas Jalan Sumur - Taman Jaya kepada kami. Kami memastikan untuk memenuhi permintaan tersebut dengan dukungan dari masyarakat dan DPRD," ujar Al Muktabar saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan ruas jalan tersebut di Kampung Cipunaga, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.

Menurut Al Muktabar, pembangunan jalan ini penting untuk mendukung kedaulatan pangan dan mobilitas keberlanjutan dalam sektor pertanian dan kelautan. Selain itu, pembangunan jalan juga akan mempermudah akses wisata ke TNUK, sehingga meningkatkan potensi pariwisata di daerah tersebut.

Arlan Marzan, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, menjelaskan bahwa pembangunan Jalan Sumur - Taman Jaya baru dapat direalisasikan pada tahun 2024 karena pengalihan status jalan dari kewenangan Kabupaten Pandeglang menjadi kewenangan Provinsi Banten dilakukan pada tahun 2023. Sebagai langkah awal, perencanaan pembangunan jalan telah dilakukan pada tahun 2023.

"Ground breaking ini menandai dimulainya pembangunan Jalan Sumur - Taman Jaya. Kami telah menandatangani kontrak senilai Rp87,865 miliar dan berharap pembangunan jalan ini dapat segera diselesaikan," kata Arlan.

Dalam pembangunan jalan dengan konstruksi beton FS 4,5 Mpa sepanjang 12,27 kilometer dan pembangunan enam jembatan dengan konstruksi voided slab, PUPR Banten telah mengusulkan pendampingan dan pengawalan pengamanan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah.