JAKARTATERKINI.ID - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), berpendapat bahwa hak angket merupakan mekanisme yang baik bagi kedua belah pihak dalam menghadapi kecurigaan dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, hak angket dapat menjadi momentum bagi pihak tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kecurigaan kecurangan pemilu, sementara dari sisi pihak penggugat dapat menghilangkan kecurigaan yang selama ini muncul.
Baca juga : Bawaslu Minta DPR Segera Sesuaikan UU Pilkada Pascaputusan MK
“Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, itu bagus, sehingga menghilangkan kecurigaan,” kata JK di Universitas Indonesia, Sabtu, seperti yang dilaporkan dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Lebih lanjut, JK berpesan agar pihak tergugat tidak perlu khawatir terhadap hak angket yang akan diajukan ke DPR jika memang tidak merasa bersalah.
“Jalani saja, tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa, bisa jadi klarifikasi. Kecuali ada apa-apa, tentu takut jadinya,” tambah JK.
Baca juga : KPU Jakarta Timur Terima 2,4 Juta Surat Suara Pilpres 2024
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan dukungannya terhadap kubu koalisi Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, yang mewacanakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Surya Paloh mengatakan bahwa pengajuan hak angket itu merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dihargai. Menurutnya, Ganjar sebagai kader PDIP juga memiliki hak konstitusional untuk mewacanakan hal tersebut.
Bagikan
