JAKARTATERKINI.ID - Hakim Konstitusi dan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Enny Nurbaningsih, menegaskan bahwa gugatan mantan Ketua MK, Anwar Usman, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak mempengaruhi soliditas internal hakim konstitusi.
"Enggak, enggak ada. Jadi kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny Nurbaningsih setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta.
Baca juga : Potensi Besar Industri Daur Ulang untuk Ekonomi Sirkular di Indonesia
Ia menjelaskan bahwa kesembilan hakim konstitusi tidak terganggu oleh gugatan yang diajukan Anwar Usman kepada Ketua MK masa jabatan 2023-2028, Suhartoyo.
"Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ungkapnya.
Enny menyatakan bahwa MK dituntut untuk meningkatkan kualitas putusan sehingga hakim konstitusi tidak memikirkan perkara yang sedang berjalan di PTUN Jakarta. Namun, ia mengakui bahwa MK telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mengurus perkara tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum beracara.
Baca juga : Erick Thohir Berencana Pangkas Jumlah BUMN Menjadi Hanya 30
"Sikap kami sesuai dengan hukum acara. Jadi ketika ada gugatan, ya, kami otomatis tidak bisa hadir sebagai hakim di sidang PTUN. Tapi, kami sudah memberikan kepada kuasa hukum dari para hakim. Sudah ada," tambahnya.
Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa MKMK telah mengirim surat kepada PTUN Jakarta untuk menyampaikan sikap terkait posisi mereka dalam perkara tersebut. Isi surat tersebut berisikan sikap MKMK terhadap posisinya dalam perkara tersebut.
Bagikan
