JAKARTATERKINI.ID - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Provinsi DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan batas bawah kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen.
Menurut Pantas Nainggolan, keputusan untuk mengambil batas bawah kenaikan pajak ini diambil dengan harapan agar pihak yang dikenakan wajib pajak tidak merasa terbebani secara berlebihan, memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan usaha mereka tanpa tekanan yang berlebihan.
Baca juga : Gubernur DKI Dorong Penyesuaian Tipping Fee untuk Percepat Pembangunan PLTSa
"Pemerintah daerah (pemda) memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga iklim perekonomian di Ibu Kota," ujarnya.
Langkah ini diimplementasikan melalui penerapan batas bawah kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
"Peraturan tersebut dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)," ungkapnya.
Baca juga : Pengendara Mobil dengan Pelat Palsu di Jalan Tol Ditangkap Paksa
Pantas Nainggolan menegaskan bahwa pemda dengan sengaja tidak mengambil batas atas dari nilai pajak sebesar 70 persen, sebagai pertimbangan terhadap kemampuan pelaku usaha hiburan.
"Meskipun Jakarta dikenal sebagai kota jasa, pemerintah tetap harus mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi di wilayahnya," jelasnya.
Bagikan
