JAKARTATERKINI.ID - Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan dan Pelatihan, serta Litbang KPU RI, Parsadaan Harahap, menyatakan bahwa meskipun tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Desa/Kelurahan (PPS) memiliki masa jabatan singkat dibanding yang permanen, namun mereka memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari.

Harahap menilai peran mereka sangat menentukan kesuksesan pelaksanaan pemilu.

"Lembaga ini bersifat hirarkis dan vertikal satu komando, satu regulasi, satu norma, satu visi misi serta satu cita-cita dalam rangka melaksanakan Pemilu yang demokratis di tahun 2024. Walaupun masa jabatannya mungkin singkat (adhoc) dibandingkan dengan yang permanen, namun tanggung jawab sesungguhnya sangat berat dan luar biasa," katanya saat melakukan kunjungan di kantor KPU Muna Barat, Kamis.

Harahap menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2024 terdapat 11 tahapan, dan puncaknya adalah pada 14 Februari 2024. Ia menekankan bahwa peran PPK dan PPS memiliki dampak besar terhadap keberhasilan proses pemilu.

"Ada teman-teman ad hoc di kecamatan, di desa/kelurahan, dan juga nanti KPPS. Jadi, kami KPU RI tidak punya kewenangan apa-apa di hari H. Jadi, peran KPPS sangat besar sekali. Masa tugasnya hanya sebulan tapi tanggung jawabnya akan memberikan warna proses demokrasi di negara kita," katanya.

Harahap mengingatkan bahwa apabila terjadi masalah, masalah tersebut harus diselesaikan di level ad hoc. Ia menekankan pentingnya mengikuti mekanisme penyelesaian masalah, melibatkan pengawas pemilu dan saksi peserta pemilu.

"Saya sebagai Korwil di Sultra tak mau ada masalah-masalah. Kalau ada, tabungan masalah diselesaikan. Di era sekarang, keterbukaan luar biasa. Semua saling mengawasi, tidak hanya pengawas resmi Bawaslu dan jajarannya tetapi juga ada pengawasan dari masyarakat, penggiat pemilu, LSM, dan dari stakeholder. Ini semua kita jadikan referensi untuk menyelesaikan masalah sesuai mekanisme dan regulasi yang ada," ujarnya.